e) Construção permanente a construç

e) Construção permanente a construção em alvenaria, com componentes de betão armado com um ou mais pisos;
f) Construção semi-permanente a construção mista de alvenaria, com componentes de madeira, folhas de palmeira ou outros materiais orgânicos;
g) Construção provisória a construção sem elementos de alvenaria edificada com componentes de madeira, folhas de palmeira, outros materiais orgânicos ou componentes amovíveis;
h) Depreciação o valor atribuído ao desgaste ou obsolescência do imóvel;
i) Benfeitorias todas as despesas feitas para conservar ou melhorar o imóvel.
Artigo 4.º Atribuição de compensações
A atribuição de compensações está dependente de despacho ministerial que reconheça a existência de razões humanitárias atendíveis.

Hasil (Bahasa Indonesia) 1:

e) konstruksi bangunan permanen batu, komponen beton dengan satu atau lebih lantai,
f) bangunan semi permanen batu konstruksi dicampur dengan komponen kayu, daun kelapa dan bahan organik lainnya, ug) Konstruksi konstruksi sementara tanpa unsur batu dibangun dengan komponen kayu, daun kelapa,bahan lain organik atau bagian yang bergerak;
h) penyusutan nilai yang diberikan untuk memakai atau keusangan properti,..

i Pasal 4 º) perbaikan semua pengeluaran yang dilakukan untuk melestarikan atau memperbaiki properti
pemberian kompensasi kepada kompensasi penghargaan adalah tergantung pada urutan menteri yang mengakui adanya alasan kemanusiaan dibenarkan.

Hasil (Bahasa Indonesia) 2:

dan konstruksi permanen) konstruksi di batu, beton bertulang komponen dengan satu atau lebih lantai;
f) semi-permanen membangun pembangunan campuran batu, dengan komponen dari kayu, daun-daun palem atau bahan organik lainnya;
g) sementara konstruksi tanpa batu unit dibangun dengan komponen kayu, daun-daun palem lain bahan organik atau removable komponen;
h) depresiasi nilai yang diberikan untuk memakai atau usang harta;
saya) perbaikan prasarana semua biaya yang dikeluarkan untuk memelihara atau meningkatkan properti.
Pasal 4 Attribution kompensasi
menetapkan kompensasi bergantung pada Menteri agar mengakui keberadaan alasan kemanusiaan meyakinkan.